PENDAMPING DESA

Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, serta kerja sama antar Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa sedangkan Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan Pendampingan Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

Tenaga Pendamping Profesional yang selanjutnya disingkat TPP adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang terdiri dari : 

A. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TAPM adalah TPP yang memiliki wilayah kerja di kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. 

B. Pendamping Desa yang selanjutnya disingkat PD adalah TPP yang memiliki wilayah kerja di kecamatan. 

C. Pendamping Lokal Desa yang selanjutnya disingkat PLD adalah TPP yang memiliki wilayah kerja di Desa.

D. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah unsur masyarakat Desa yang dipilih oleh Desa dan ditetapkan oleh kepala Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

TATA CARA PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA OLEH PENDAMPING DESA

A. Prinsip Pendampingan

1. Prinsip kemanusiaan, bahwa Pendampingan Masyarakat Desa dilakukan dengan mengutamakan pemenuhan hak dasar, serta harkat dan martabat Masyarakat Desa.

2. Prinsip keadilan, bahwa Pendampingan Masyarakat Desa dilakukan dengan mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan atau nondiskriminasi.

3. Prinsip kebhinekaan, bahwa Pendampingan Masyarakat Desa diselenggarakan dengan mengakui dan menghormati keanekaragaman, baik keanekaragaman pilihan, pendapat, dan identitas Masyarakat Desa maupun keanekaragaman budaya dan kearifan Desa sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai kemanusiaan universal.

4. Prinsip keseimbangan alam, bahwa Pendampingan Masyarakat Desa diselenggarakan dengan mengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia.

5. Prinsip kepentingan nasional, bahwa Pendampingan Masyarakat Desa diselenggarakan dengan mengutamakan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

B. Asistensi Kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa dilaksanakan dengan membantu dan/atau memberikan pendampingan secara intensif, baik kepada individu masyarakat desa ataupun kelembagaan desa dalam pengelolaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, TPP bertugas memberikan bantuan dalam pengelolaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, baik kepada individu masyarakat desa, ataupun pada kelembagaan desa.

Dalam konteks pengelolaan pembangunan Desa, TPP membantu masyarakat dan kelembagaan Desa, mulai dari Pendataan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, sampai pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Sedangkan dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, TPP bertugas membantu; pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa, penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa, penguatan kelembagaan Desa dinamis, serta penguatan budaya Desa adaptif.

Sehingga, melalui kegiatan asistensi pendampingan, akan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendataan Desa sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa, mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa, memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa, mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa, meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat, mengonsolidasikan kepentingan bersama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

C. Pengorganisasian 

Pengorganisasian dalam kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa merupakan aktivitas atau proses untuk menentukan, mengelompokkan, mengatur dan membentuk pola-pola hubungan kerja dari para pihak yang terlibat dalam Pendampingan Masyarakat Desa. Konsep pengaturan dalam pengorganisasian tidak hanya terbatas pada sumber daya manusia tetapi juga mencakup sumber-sumber 

daya lain yang dimiliki Desa. Dalam konteks pengorganisasian, TPP memfasilitasi pembentukan forum dan lembaga-lembaga di Desa sebagai arena pusat pembelajaran masyarakat melalui langkah-langkah berikut:

1. fasilitasi pembentukan pusat kemasyarakatan (community center) dengan melibatkan berbagai pihak sebagai ruang publik untuk aktivitas bersama; 

2. fasilitasi pendayagunaan sarana/prasarana milik Desa seperti balai Desa, gedung olah raga, gedung pertemuan, lapangan olah raga, taman dan lain-lain sebagai tempat diselenggarakannya kegiatan-kegiatan pusat kemasyarakatan dengan melibatkan berbagai kader yang ada di Desa; 

3. fasilitasi unsur-unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan di pusat kemasyarakatan yang diorganisir oleh kader-kader Desa;

4. fasilitasi terbentuknya forum mitra Desa dengan kader-kader Desa sebagai motor penggerak. Mitra Desa terdiri dari para pegiat intra maupun eksternal Desa untuk secara sukarela terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Fasilitasi forum mitra Desa juga dilakukan bersama-sama dengan berbagai kader yang ada di Desa untuk membentuk pusat kemasyarakatan (community center) di kecamatan dan/atau kabupaten/kota;

5. fasilitasi forum mitra Desa bersama-sama dengan berbagai kader-kader yang ada di Desa untuk membuat kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti penerapan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi tepat guna dan/atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan konsep pembangunan daerah;

6. fasilitasi kegiatan kemitraan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) dengan melibatkan para kader yang ada di Desa; dan

7. fasilitasi kegiatan-kegiatan lain yang strategis dalam rangka pengembangan pusat kemasyarakatan (community center) sesuai dengan kondisi lokal Desa.

D. Pengarahan

Kegiatan pendampingan masyarakat Desa dilakukan dengan cara memberikan arah pengelolaan pembangunan, mulai dari Pendataan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, sampai pertanggungjawaban Pembangunan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa, mulai dari pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa, penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa, penguatan kelembagaan Desa dinamis, serta penguatan budaya Desa adaptif. Selain itu, pendamping berperan besar dalam mengarahkan pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Cara pendampingan ini, dilakukan oleh TPP dengan cara persuasif, dengan demikian, kemampuan kapasitas kepemimpinan, komunikasi, pemetaan sosial dan daya motivasi TPP sangat menentukan dalam pengarahan pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

E. Fasilitasi

Kegiatan fasilitasi oleh TPP dalam pendampingan masyarakat Desa, dilakukan dalam lingkup berikut:

1. Fasilitasi Pembangunan Desa

a. pendataan dan pemutakhiran data Desa secara komprehensif sebagai

sumber penyusunan rencana Pembangunan Desa;

b. perencanan Pembangunan Desa Partisipatif, yang melibatkan

masyarakat mulai tahap Musyawarah Desa, Musyawarah Desa

perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun pengawasannya

oleh masyarakat. Tahapan perencanaan yang menjadi fokus fasilitasi

adalah penyusunan dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes;

c. pelaksanaan Pembangunan Desa, yang dimulai dari tahap pengadaan

barang/jasa, pencairan dan penyaluran dana, pelaksanaan kegiatan,

pengadministrasian hingga pertanggungjawaban;

d. penatausahaan keuangan Desa, sebagai upaya untuk mewujudkan

prinsip akuntabilitas dan transparansi.

e. pembangunan Perdesaan, sebagai upaya mewujudkan konektivitas

dan kerja sama antar Desa;

f. peningkatan status perkembangan Desa;

g. peningkatan akuntabilitas dan tansparansi Desa, melalui

pengembangan SID, media informasi Desa seperti baliho, bulletin,

media sosial, atau publikasi lainnya; dan

h. penyusunan regulasi Desa.

2. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 

a. penataan kelembagaan masyarakat Desa agar berfungsi secara baik dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, termasuk didalamnya pengembangan jaringan kerjasama Desa;

b. pengembangan usaha masyarakat meliputi pembukaan akses kegiatan ekonomi produktif;

c. peningkatan pendapatan masyarakat Desa; dan

d. pengembangan ruang publik dan lingkungan sosial.

3. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kaderisasi Masyarakat

a. peningkatan kesadaran, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan

perilaku untuk membangun diri serta lingkungan secara mandiri;

b. kaderisasi, melalui pelatihan dan pengikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan Pembangunan Desa; dan

c. pembelajaran sosial dari pengalaman, praktek dan kerja nyata dalam Pembangunan Desa.

4. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan BUM Desa/BUM Desa Bersama

a. pemetaan potensi perekonomian Desa;

b. penentuan bidang usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama

c. pendirian dan pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;

d. peningkatan kapasitas pengurus kelembagaan ekonomi Desa dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;

e. penguatan manajemen unit usaha ekonomi Desa;

f. pengembangan kerja sama usaha;

g. pengembangan jaringan pemasaran;

h. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;

i. inkubasi usaha masyarakat Desa oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama;

j. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;

k. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas, dan sumber daya alam; dan

l. peningkatan nilai tambah atas aset Desa dan pendapatan asli Desa.

5. Fasilitasi Penanganan Pengaduan dan Masalah Penanganan pengaduan dan masalah, difasilitasi penyelesaiannya oleh TPP dengan mengutamakan musyawarah mufakat. Masyarakat Desa atau Pemerintah Desa harus diberi ruang untuk mengenali masalahnya dan merumuskan tindakan penyelesaian secara mandiri, serta diberikan ruang pengaduan masalah berkaitan dengan Pendampingan Masyarakat desa.

F. Pendampingan dalam Kondisi Kejadian Luar Biasa dan Bencana Pendampingan Masyarakat Desa dalam kondisi kejadian luar biasa dan bencana dilakukan dengan metode yang berbeda dari pendampingan reguler. Sehingga TPP harus memiliki kemampuan berpikir dan bertindak cepat untuk membantu diri sendiri dan masyarakat Desa. Untuk itu, TPP memiliki tugas sebagai berikut:

1. menginisiasi dan mengorganisir masyarakat terdampak, untuk secepatnya berupaya menyelamatkan diri dari ancaman kejadian luar biasa dan bencana ke lokasi yang aman;

2. membantu memfasilitasi masyarakat dan Pemerintah Desa untuk segera memperoleh bantuan dari lembaga pemerintahan maupun nonpemerintahan yang terkait dengan penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana;

3. melakukan identifikasi dan pendataan cepat terhadap dampak kejadian luar biasa dan bencana, baik terhadap manusia maupun terhadap fasilitas publik Desa;

4. melaporkan kejadian luar biasa dan bencana kepada BPSDM, Kementerian

secepatnya baik secara lisan maupun tertulis melalui catatan kronologis kejadian sederhana serta dilampiri bukti-bukti pendukung yang cukup;

5. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di kabupaten/kota termasuk aparat keamanan;

6. mengidentifikasi dan memfasilitasi tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu meneruskan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan kejadian luar biasa dan bencana alam;

7. memfasilitasi Pemerintah Desa untuk melakukan penghentian sementara dan/atau melanjutkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di lokasi kejadian luar biasa dan bencana, dengan tetap memperhatikan tingkat ancaman kejadian luar biasa atau bencana tersebut terhadap manusia maupun fasilitas publik Desa;

8. melakukan langkah mitigasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak; dan

9. melaporkan pelaksanaan tugas TPP dalam penanganan kejadian luar biasa

dan bencana melalui aplikasi Daily Report Pendamping Desa.

Kedudukan TPP dalam Pendampingan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

1. TPP adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pengelolaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

2. Kedudukan dan wilayah kerja TPP sebagai berikut:

a. PLD adalah TPP dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pemula yang berkedudukan dan berwilayah kerja di Desa;

b. PD adalah TPP dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana yang berkedudukan dan berwilayah kerja di kecamatan;

c. Pendamping Teknis adalah TPP dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana yang berkedudukan dan berwilayah kerja di kecamatan;

d. TAPM Kabupaten/Kota adalah TPP dengan jenjang tingkatan tenaga terampil mahir yang berkedudukan dan berwilayah kerja dikabupaten/kota;

e. TAPM Provinsi adalah TPP dengan jenjang tingkatan tenaga terampil penyelia pratama yang berkedudukan dan berwilayah kerja di provinsi; dan

f. TAPM Pusat adalah TPP dengan jenjang tingkatan tenaga terampil penyelia madya yang berkedudukan di Jakarta dengan wilayah kerja nasional.

3. TPP direkrut dan menjadi bagian dari pegawai Kementerian yang bertugas membantu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; melaksanakan Pendampingan Masyarakat Desa; serta mengimplementasi kebijakan Kementerian;

4. TPP direkrut dan ditugaskan dengan mempertimbangkan tempat domisili yang bersangkutan, dengan rincian berikut:

a. PLD diutamakan penduduk Desa setempat dan/atau penduduk Desa yang berbatasan dengan Desa tempat bertugas;

b. PD diutamakan penduduk Desa di kecamatan setempat dan/atau

penduduk Desa di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat bertugas 

c. Pendamping Teknis (PT) diutamakan penduduk Desa di kecamatan setempat dan/atau penduduk Desa di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat bertugas;

d. TAPM Kabupaten/Kota diutamakan penduduk kabupaten setempat;

e. TAPM Provinsi diutamakan penduduk provinsi setempat; dan

f. TAPM Pusat merupakan penduduk Indonesia yang berdomisili di wilayah Jabodetabek, dan dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari desa/kelurahan setempat.

5. TPP berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Menteri; dan

6. Posisi dan lokasi tugas TPP ditetapkan oleh Menteri yang pelaksanaannya didelegasikan kepada kepala BPSDM.

ETIKA PROFESI TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL

1. Kode Etik

a. Kewajiban

Dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai seorang profesional, TPP berkewajiban untuk:

1) bertekad, yakin, antusias, bersemangat, dan berdedikasi tinggi

mewujudkan pencapaian tujuan SDGs Desa, serta tujuan program dan kegiatan sektoral Kementerian;

2) mengawal kebijakan Kementerian terhadap Desa disetiap proses melalui fasilitasi dan asistensi;

3) tunduk pada kebijakan Kementerian yang berkaitan dengan pendayagunaan TPP;

4) menghormati serta menjunjung tinggi tata nilai dan adat istiadat yang

berlaku di masyarakat Desa;

5) memiliki keinginan, kehendak, komitmen yang kuat untuk melibatkan

diri secara aktif dalam upaya menemukenali dan memecahkan masalah pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

6) memiliki keinginan, kehendak, komitmen yang kuat untuk memfasilitasi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa secara mandiri dalam menemukenali dan memecahkan masalah pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

7) jujur dan proaktif memberikan informasi yang akurat, terkini, dan lengkap tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa;

8) konsisten bertindak sesuai dengan pesan yang dikomunikasikannya kepada Pemerintah Desa, anggota BPD dan masyarakat Desa.

9) mematuhi aturan yang berlaku dan menghindarkan diri dari berbagai kepentingan pribadi/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi kualitas pendampingan.

10) membangun upaya kebersamaan, kemitraan dan persatuan serta  tidak memicu munculnya konflik, perpecahan, provokasi dan  diskriminasi;

11) berupaya menyelesaikan konflik serta menangani pengaduan melalui 

cara musyawarah yang transparansi dan akuntabel untuk pencapaian  konsensus;

12) memiliki keberpihakan dan kepedulian yang tinggi kepada  ketidakberdayaan kelompok marginal dan rentan;

13) memiliki komitmen yang kuat untuk mempelajari hal-hal baru yang  terkait dengan pekerjaannya, berorientasi pada masa depan (visioner), 

dan kaya ide-ide baru dalam menjalankan tugas sebagai pendamping masyarakat Desa;

Rakor Pendamping Desa

b. Larangan

Dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai seorang profesional, TPP dilarang:

1) melakukan tindakan pidana, kekerasan fisik, psikis dan seksual;

2) melakukan tindakan tercela dan bertentangan dengan norma kesusilaan yang dapat mencemarkan nama baik Kementerian;

3) menggunakan dan mengedarkan Narkoba;

4) memalsukan data, informasi dan dokumen pendampingan;

5) menyalahgunakan data dan/atau informasi yang dimiliki untuk hal-hal di luar tugas dan dapat merugikan kepentingan masyarakat Desa; 

6) menyebarkan fitnah, hasutan, propaganda dan/atau provokasi negatif;

7) menyebarkan provokasi negatif terhadap kebijakan kementerian dan pelaksanaan pendampingan masyarakat desa dalam bentuk tulisan, foto, gambar, audio dan video di semua jenis media; 

8) menyalahgunakan atribut Kementerian untuk kepentingan lain di luar kepentingan Kementerian dan pendampingan masyarakat Desa;

9) menyalahgunakan posisi untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan/atau orang lain;

10) meminta dan menerima uang, barang, dan/atau imbalan atas pekerjaan dan/atau kegiatan dalam melaksankan tugas pokok dan Fungsinya sebagai pendamping;

11) bertindak sebagai pemborong, suplier, perantara perdagangan, maupun menunjuk salah satu suplier atau berfungsi sebagai perantara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan di wilayah. 

dampingannya serta membantu secara teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban Desa;

12) bertindak sebagai juru bayar, menerima titipan uang, atau merekayasa pembayaran atau administrasi atas Pemerintah Desa;

13) memaksakan kehendak atas suatu usulan kegiatan dalam perencanaan Pembangunan Desa selama melaksanakan tugas pendampingan;

14) melakukan rekayasa APB Desa untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok; 

15) membiarkan dan menutupi proses penyimpangan yang terjadi secara sengaja dalam pelaksanaan Pembangunan Desa yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan negara; dan

16) melakukan pekerjaan yang mendapat imbalan dan beresiko mengurangi jam kerja pendampingan;

17) menjabat dalam kepengurusan partai politik; dan

18) menduduki jabatan pada lembaga yang sumber pendanaan utamanya berasal dari APBN, APBD dan APB Desa.

c. Etika Hubungan Kerja

1) Etika Hubungan dengan Pihak yang Didampingi

a) berinteraksi dengan penuh komitmen, tanggung jawab, dan jujur 

dilandasi sikap saling menghormati dan menghargai; 

b) bersikap dan berperilaku sopan, sabar, dan tenang dalam memberikan edukasi, bimbingan, mendengarkan dan merespon pendapat, gagasan, dan pertanyaan dari Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa;

c) mendampingi secara langsung dan bekerja bersama dengan kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,dan pertanggungjawaban Pembangunan Desa;

d) proaktif terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa secara profesional, adil, tanpa diskriminasi;

e) proaktif dalam memotivasi pihak yang didampingi untuk menjalankan kewajibannya; dan

f) membuka ruang yang luas atas perbedaan pendapat dan pilihan masyarakat secara mandiri untuk peningkatan kualitas hidup.

Penanganan Pelanggaran

1) Prinsip Penanganan Pelanggaran

a) adil, penanganan dilakukan secara seimbang, dengan memberikan hak jawab kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran untuk memberikan alasan/sanggahan terhadap dugaan pelanggaran yang diadukan;

b) rahasia, penanganan dilakukan secara tertutup melalui proses klarifikasi maupun pembuktian dengan merahasiakan identitas pelapor/pengadu; 

c) obyektif, penanganan mendasarkan pada bukti-bukti dan dilakukan uji silang untuk memperoleh kebenaran;

d) akuntabel, seluruh tahapan proses dan hasil penanganan harus dapat dipertanggungjawabkan; 

e) proporsional, penanganan harus sesuai dengan cakupan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang ada; dan

f) efektif, penanganan dilakukan secara cepat, tepat dan akurat.

2) Tim Penanganan Pelanggaran

a) Setiap adanya dugaan pelanggaran oleh TPP dilakukan klarifikasi dan pembuktian oleh Tim Penanganan Pelanggaran;

b) Tim Penanganan Pelanggaran atas dugaan pelanggaran oleh PLD terdiri dari TAPM Kabupaten/kota di atasnya sebagai koordinator, serta PD dan/atau PT di atasnya sebagai anggota;

c) Tim Penanganan Pelanggaran atas dugaan pelanggaran oleh PD dan pendamping teknis terdiri dari TAPM Provinsi di atasnya sebagai koordinator dan TAPM Kabupaten/Kota di atasnya sebagai anggota;

d) Tim Penanganan Pelanggaran atas dugaan pelanggaran oleh TAPM Kabupaten/kota terdiri dari TAPM Pusat bidang Penanganan Pengaduan Masalah dan Advokasi sebagai koordinator dan TAPM Provinsi di atasnya sebagai anggota;

e) Tim Penanganan Pelanggaran atas dugaan pelanggaran oleh TAPM Provinsi terdiri dari Aparatur Sipil Negara BPSDM sebagai koordinator dan TAPM Pusat bidang Penanganan Pengaduan Masalah dan Advokasi sebagai anggota; dan

f) Tim Penanganan Pelanggaran atas dugaan pelanggaran oleh TAPM Pusat terdiri dari Aparatur Sipil Negara BPSDM.

3) Tahapan Penanganan Pelanggaran

a) Penugasan Tim Penanganan Pelanggaran

i. Penugasan Tim Penanganan Pelanggaran atas dugaan pelanggaran oleh PLD menjadi kewenangan dan ditetapkan oleh koordinator TAPM Kabupaten/kota;

ii. Penugasan Tim Penanganan Pelanggaran atas dugaan pelanggaran oleh PD menjadi kewenangan dan ditetapkan oleh Koordinator TAPM Provinsi;

iii. Penugasan Tim Penanganan Pelanggaran atas dugaan pelanggaran oleh TAPM Kabupaten/kota menjadi kewenangan dan ditetapkan oleh Koordinator TAPM Pusat;

iv. Penugasan Tim Penanganan Pelanggaran atas dugaan pelanggaran oleh TAPM Provinsi dan TAPM Pusat menjadi kewenangan dan ditetapkan oleh BPSDM.

v. Penugasan Tim Penanganan Pelanggaran selambat-lambatnya dilakukan 2 hari kerja sejak informasi dan/atau laporan dugaan pelanggaran diterima yang dapat dipertanggungjawabkan; 

vi. Surat penugasan diterima oleh Tim Penanganan Pelanggaran selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah ditandatangani

vii. Surat penugasan Tim Penanganan Pelanggaran yang dikeluarkan TPP dilaporkan kepada BPSDM dan dimasukkan dalam Daily Report Pendamping Desa TPP yang menugaskan.

viii. Surat penugasan Tim Penanganan Pelanggaran yang dikeluarkan BPSDM dilaporkan kepada Menteri.

b) Mekanisme penanganan pelanggaran: 

i. Tim Penanganan Pelanggaran bekerja paling lama 10 hari kerja sejak perintah penugasan diterima;

ii. Tim Penanganan Pelanggaran mengumpulkan alat bukti dugaan pelanggaran;

iii. Tim Penanganan Pelanggaran secara aktif melakukan koordinasi dan meminta pendapat terkait masalah yang ditangani kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Kecamatan dan Pemerintah Desa;

iv. Tim Penanganan Pelanggaran mengadakan forum klarifikasi dan pembuktian dengan menghadirkan terduga serta saksi-saksi;

v. forum klarifikasi dilakukan di kantor kecamatan, kantor TAPM Kabupaten/kota, kantor TAPM provinsi, dan/atau Kantor Kementerian.

vi. Tim Penanganan Pelanggaran menyampaikan undangan kepada terduga dan saksi-saksi selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum dilakukan forum klarifikasi dan pembuktian;

vii. Dalam hal terduga dan/atau saksi tidak menghadiri undangan forum klarifikasi dan pembuktian, maka Tim Penanganan Pelanggaran menjadwalkan kembali forum klarifikasi dan pembuktian maksimal 1 (satu) kali dan undangan selambat-lambatnya disampaikan 1x24 jam sebelum jadwal forum klarifikasi dan pembuktian; 

viii. Dalam hal terduga dan/atau saksi-saksi tidak menghadiri forum klarifikasi dan pembuktian hingga penjadwalan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Tim Penanganan Pelanggaran dapat mengambil kesimpulan atas penanganan pelanggaran tanpa klarifikasi terduga dan/atau keterangan saksi;

ix. Dalam hal terduga dan/atau saksi-saksi tidak dapat menghadiri forum klarifikasi dan pembuktian hingga penjadwalan kedua dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Tim Penanganan Pelanggaran dapat menjadwalkan kembali dengan mempertimbangkan dugaan pokok pelanggaran dan/atau kondisi wilayah 

setempat; 

x. Tim Penanganan Pelanggaran menganalisa dan menguji bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi untuk menilai validitas bukti dan keterangan saksi;

xi. Tim Penanganan Pelanggaran menyimpulkan hasil forum klarifikasi dan pembuktian yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani koordinator dan anggota tim;

xii. Tim Penanganan Pelanggaran menyampaikan berita acara kepada terduga sebagai pemberitahuan dan kepada BPSDM untuk ditindaklanjuti selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah penetapan berita acara; 

xiii. Koordinator Tim Penanganan Pelanggaran melalui BPSDM memasukkan seluruh data dan informasi terkait penanganan pelanggaran ke dalam Loker Elektronik dan dicatatkan dalam Daily Report Pendamping Desa milik terduga.

xiv. BPSDM menyediakan waktu sanggah kepada terduga selama 

7 hari kerja sejak diterimanya Berita Acara penetapan dari Tim Penanganan Pelanggaran;

xv. Terhadap sanggahan yang disampaikan terduga, BPSDM dapat melakukan pemanggilan kepada terduga untuk meminta klarifikasi lanjutan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah sanggahan diterima BPSDM;

xvi. Dalam hal terduga tidak melakukan sanggahan sesuai waktu 

yang diberikan, BPSDM dapat langsung menindaklanjuti kesimpulan Tim Penanganan Pelanggaran;

#PendampingDesa

PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL P3PD SE-PROPINSI BENGKULU

Setelah tiga tahun tidak melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi pada tahun ini dapat melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping profesional (TPP) Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dilaksanakan di provinsi bengkulu.

Peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah 361 Orang dan 39 orang pelatih. 

Peserta pelatihan yaitu Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa berasal dari 5 kabupaten  :

1. Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Kabupaten Seluma
3. Kabupaten Mukomuko
4. Kabupaten Bengkulu Utara
5. Kabupaten Bengkulu Selatan

Pelatihan difokuskan dihotel Sinar Sport, Hotel Splash, Hotel Extra, Nala sea saide.

Pembukaan dimulai Kamis, 14 Desember 2022 pada waktu Sore hari Pukul 15.30 wib yang bertempat di Hotel Sinar Sport dan untuk peserta yang lain pada hotel Splash, extra dan Nala Sea Saide mengikuti acara pembukaan dengan cara Daring dan  dengan Dihadiri oleh Kadis PMD Provinsi Bengkulu, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan masyarakat Provinsi Bengkulu Feri Susanto dan Perwakilan dari Kementerian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional dilaksanakan selama 4 Hari dan diisi beberapa materi pokok bahasan serta Sub pokok Bahasan dari tanggal 15 -18 Desember 2022 yaitu Citra Diri Pendamping Desa, Pembangunan Desa Berbasis SDGs Desa, Partisifasi Masyarakat dalam pembangunan desa, Inklusi dan akuntabilitas sosial di desa, Penguatan kelembagaan Bumdesa dan Bumdesa bersama.

Peserta diikuti 361 orang dan pelatih 39 orang.” Jelas pak Fey sapaan akrab Feri Susanto saat pembukaan kegiatan.

Materi yg di tempuh oleh pelatih Feri Susanto, Afrizal Ambulan dan partomurang di kelas 1 Sukses menggali pengalaman Tenaga Pendamping Profesional saat mereka mendampingi desa diwilayah dampingannya masing-masing serta berhasil mengajak kepada seluruh peserta untuk dapat menerapkan citra diri pendamping desa pada saat menjalankan tugas di wilayah desa binaan.

Selanjutnya diharapkan dari materi pokok dan subpokok bahasan yang dibahas serta dibedah bersama pelatih pada saat kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional, agar menjadi strategi terupdate dalam pendampingan desa kedepan.

#PendampingDesa

#DanaDesa

#KorcamKedurang

Kegiatan Apa Saja yang Pola Padat Karya Tunai Desa Itu???

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;

2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;

3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;

4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;

5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan; dan

6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:

a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan

1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;

2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan

3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan perkebunan

b. wisata Desa

1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata.

c. perdagangan logistik pangan

1) pemeliharaan bangunan pasar;

2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;

3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan

4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.

d. perikanan

1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;

2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

e. peternakan

1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

Dari Penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa tidak semua kegiatan di desa dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai yang mengalokasikan 50% Upah dari Pagu dana kegiatan, kegiatan yang sifatnya pembangunan tentu akan mengikuti Analisa dari sistem perencanaan secara teknis.

#KorcamKedurang

#DanaDesa

BENTUK KEBERPIHAKAN PEMERINTAH TERHADAP WARGA MISKIN EKSTREM YANG TINGGAL DIRUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Khusus Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 melalui:

a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.

c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa.

d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.

e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong.

Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria :

a. bertempat tinggal di wilayah Desa;

b. diputuskan melalui Musyawarah Desa;

c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan

d. diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.

Rapat Internal TPP Kedurang Membahas Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

#KorcamKedurang

#DanaDesa2023

BUMDESA MILIK BERSAMA LAWANG AGUNG JUARA HARAPAN 1 TINGKAT PROPINSI BENGKULU

Setibanya Tim Penilaian Lomba Bumdesa dari Bengkulu ke desa Lawang Agung, tim disambut oleh kepala desa dan direktur Bumdes secara langsung di kantor Bumdes milik bersama Lawang agung.

Acara pembukaan secara resmi dilaksakan di Gedung Serba Guna Desa Lawang agung yang dihadiri oleh Ketua Tim penilaian dari Dinas PMD provinsi, Kepala Dinas PMD kabupaten Bengkulu Selatan, Camat Kedurang, kepala desa Lawang agung dan Direktur Bumdes.

Ketua Tim Seleksi menyampaikan maksud dan tujuan kehadirannya bersama tim ke desa Lawang agung,

Penilaian secara administrasi terhadap Bumdes Milik Bersama Lawang Agung berjalan dengan lancar dan hingga sore hari, pegawai Bumdes tentunya sudah menyiapkan seluruh dokumen kelengkapan Bumdes Milik Bersama.

Proses Penilaian Dokumen Bumdes Milik Bersama.

Setelah selesai dilaksanakan penilaian oleh tim terhadap seluruh Bumdes yang ikut Lomba Bumdes tingkat Propinsi maka beberapa waktu lalu diumumkan bahwa Bumdes Milik Bersama Lawang Agung mendapat Juara 4 Tingkat Propinsi Bengkulu.

Dari seluruh Jajaran Pemerintah Desa, Direktur Bumdes dan Jajaran serta masyarakat Desa Lawang Agung menyampaikan Terima Kasih Kepada Panitia Penilaian Bumdes Tingkat Propinsi atas hasil yang disampaikan kepada desa dengan Juara 4 atau harapan 1, dengan hasil penilaian ini Direktur Bumdes (Warasman,BE) menyampaikan akan meningkatkan Kwalitas Bumdes dengan cara meningkatkan Hasil Bumdes, Mengembangkan Usaha Bumdes dan akan meningkatkan sistem administrasi Bumdes secara transparansi dan akuntabel.

#KorcamKedurang

#TPPKedurang

Pelatihan Pengolahan Tanaman Padi dan Penyaluran Bantuan Bibit Padi

Pelaksanaan pelatihan kelompok Tani yang dilaksanakan di Balai desa Tanjung besar oleh pemerintah desa dengan narasumber dari BPP Kedurang yang dihadiri oleh Kepala BPP secara langsung dan PPL desa Tanjung besar.

Acara diawali dari pembukaan oleh pembawa acara dengan melafalkan Basmallah, di lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, setelah itu penyampaian sambutan oleh kepala desa, dalam penyampaian kepala desa menjelaskan bahwa pelatihan ini dilaksanakan berdasarkan APBDES tahun 2022 sumber dana desa, kepala desa juga berharap dengan pelatihan pengolahan tanaman padi ini bisa meningkatkan hasil pertanian masyarakat.

Bapak Camat Kedurang juga menyampaikan agar peserta pelatihan dapat mengikuti acara dengan hikmat serta diharapkan agar masyarakat desa bisa mengetahui pola bercocok tanam padi yang benar sehingga hasil pertania meningkat.

Narasumber menyampaikan materi tentang pengolahan Tanaman Padi, dimulai dari tahap awal persiapan lokasi (sawah), Persiapan Bibit unggul, pengolahan lahan, jarak tanam, persiapan pupuk, persiapan herbisida dan pengolahan pasca panen, semuanya dijelaskan secara detail oleh narasumber.

Penjelasan jarak tanam, penjelasan tata cara penggunaan pupuk dan tata cara pembasmian hamah, dari penjelasan ini masyarakat dengan timbal balik menanyakan tentang hal-hal yang belum dimengerti, 

Setelah selesai melaksanakan pelatihan pengolahan tanaman padi pemerintah desa langsung membagikan bantuan bibit padi unggul dari program Ketahanan Pangan dan hewani yang bersumber dari dana desa tahun 2022.

"BIBIT PADI UNGGUL PETANI MAKMUR" 

Diselah selah pembagian bantuan bibit padi saya bertanya kepada masyarakat sebagai penerima bantuan, dan mereka mengutarakan bahwa semoga dengan bantuan bibit ini hasil pertanian meningkat serta kedepannya bisa diberikan pembinaan secara berkalah dari PPL dan berharap agar pemerintah bisa menyalurkan Pupuk Subsidi di kios bisa mencukupi kebutuhan pupuk masyarakat dan masyarakat juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah desa yang sudah memberikan bantuan bibit padi. 

#DanaDesa 

#PendampingDesaKedurang

Pelantikan Perangkat Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang

Pelantikan Perangkat desa palak Siring yang dilaksanakan di Balai Rakyat Desa Palak Siring, Acara pelantikan Perangkat Desa ini dihadiri oleh Irban III Inspektorat kabupaten Bengkulu Selatan, Kabid Pemdes Dinas PMD Bengkulu Selatan, Camat Kedurang, Kapolsek, Babinsa, Ketua APDESI Kedurang 

Pelantikan Perangkat desa diawali  Pembukaan dengan melafalkan Basmallah, diteruskan dengan menyanyikan lagu Indonesia raya setelah itu pembaan keputusan kepala desa yang disampaikan atau dibacakan secara langsung oleh Kepala Desa (Agustin Harmadi),

Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat desa dipandu oleh kepala desa secara hikmat dengan disaksikan oleh Kadun I, penandatanganan berita acara pengambilan sumpah sumpah atau janji diteruskan dengan penyerahan keputusan kepala desa kepada perangkat desa yang dilantik.

Dalam sambutan yang disampaikan Kabid Pemdes Dinas PMD (Mukhlis) menyampaikan agar kepada perangkat desa yang baru dilantik agar segerah mempelajari Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan jabatan masing-masing agar dapat dengan segerah melaksanakan tugas sebagai pelayan publik, Perangkat Desa dan Kepala desa harus saling bersinergi agar tercapainya pelayanan pada masyarakat.

Perangkat Desa yang Dilantik :

1. KOKO SUPRIAWAN sebagai KASI PEMERINTAHAN

2. APRILIA FITRI sebagai KASI KESRA

Dalam sambutan camat Kedurang (Dodi Efendi) menyampaikan bahwa perangkat desa itu Pembantu kepala desa dalam menjalankan Pemerintahan terkhusus Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan dan bidang pembinaan masyarakat.

Tupoksi Kasi Pemerintahan :

1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan

2. Menyusun rancangan regulasi desa

3. Pembinaan masalah pertanahan

4. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban

5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat

6. Kependudukan

7. Penataan dan pengelolaan wilayah.

Tupoksi Kasi Kesra :

1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan

2. Melaksanakan pembangunan pendidikan

3. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan

4. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang budaya

5. Tugas sosialisasi serta motivasi masayarakat bidang ekonomi

6. Tugas sosialisasi serta motivasi masyakat bidang politik

7. Tugas sosialisasi bidang lingkungan hidup

8. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang pemberdayaan keluarga

9. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang pemuda

10. Tugas sosialisasi serta motivasi masyakat bidang olahraga dan

11. Tugas sosialisasi serta motivasi masyakat bidang karang taruna.

Jadikan diri kepala desa dan perangkat desa sebagai Tokoh masyarakat dengan memberikan contoh cara bermasyarakat yang baik, memberikan tauladan dalam bermasyarakat.

"SELAMAT BERTUGAS PERANGKAT DESA YANG BARU"

Seru "Pelaksanaan Rumah Desa Sehat" hari ini berjalan dengan keceriaan.

Hari ini merupakan hari bersejarah bagi desa muara tiga Ilir kecamatan kedurang karena hari ini Kader Pembangunan Manusia selaku Ketua Sekretariat Rumah Desa Sehat menginisiasi bagi kader desa untuk melaksanakan kegiatan RDS.

Rumah Desa Sehat (RDS) adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemerdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.

Kegiatan RDS hari ini dihadiri oleh kepala desa dalam hal membuka acara dan menyampaikan kepada peserta agar dapat meningkatkan kegiatan sehingga dalam sekretariat RDS sebagai ruang literasi kesehatan dapat menjadi wadah masyarakat mendapat pengetahuan dalam hal hidup bersih dan sehat sehingga diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal menghadiri Posyandu dan Posbindu serta masyarakat mau ikut program keluarga Berencana (KB).

"STOP STUNTING"

Koordinator Kecamatan Pendamping Desa juga menyampaikan dalam sambutannya sekaligus penyampaian alur tahapan RDS selalu menekankan pada setiap kader desa untuk selalu berperan aktip serta selalu berkolaborasi dalam hal pencegahan Stunting.

Pendamping desa beserta seluruh pegiat desa sepakat untuk terus meningkatkan pelayanan sosial dasar sehingga kebutuhan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik serta sepakat untuk terus melaksanakan kegiatan RDS dan menjadikan sekretariat RDS sebagai rumah bagi pegiat pemberdayaan desa.

#StopStunting

#SekretariatRDS

GOTONG ROYONG PERBAIKAN JEMBATAN GANTUNG DAN JALAN SENTRA PRODUKSI

Gotong Royong Jembatan Gantung yang beralamat didesa suka Rami yang dilaksanakan oleh masyarakat desa suka rami, Pagar banyu, betungan, karang Caya, Durian Sebatang, Pajar bulan, nanjungan, Padang bindu, penindaian, suka raja, Limus, lubuk lasung, Kecamatan bunga mas.

Kegiatan gotong royong yang dikepalai oleh pemerintah desa suka rami (Ujang Ismaladi) mengajak seluruh masyarakat untuk hadir pada saat gotong royong dengan membawah peralatan sesuai dengan kebutuhan.

Jembatan di rehab dengan mengganti Papan jembatan, pengelasan terhadap jembatan yang sudah rusak dari jembatan juga gotong royong memperbaiki jalan dengan mengangkut batu kali ke jalan yang sudah rusak.

Masyarakat desa berharap agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki/rehab jembatan gantung ini. Karena jembatan ini merupakan jembatan sentra produksi yang sangat dominan dilewati oleh masyarakat dalam hal menuju lokasi perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, persawahan.

Setiap harinya jembatan ini dilewati 100 ton hasil kelapa sawit dan puluhan ton hasil Jagung.

Jembatan gantung sentra produksi ini menghubungkan 4 kecamatan secara langsung yaitu kecamatan kedurang Ilir, kedurang, bunga mas dan kecamatan seginim.

"Jembatan Gantung Sentra produksi suka rami"